Tribun Tren – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung gelombang demonstrasi yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah. Ia menilai bahwa aksi massa tidak bisa dipandang sebelah mata, melainkan harus dijadikan bahan evaluasi oleh DPR maupun pemerintah. Menurutnya, suara rakyat yang turun ke jalan adalah refleksi dari keresahan dan ketidakpuasan yang perlu ditanggapi dengan serius.
“DPR dan pemerintah harus bercermin. Demo adalah alarm bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama,” ujar Puan dalam keterangannya.
Introspeksi dan Perbaikan Kebijakan
Sosok Puan Maharani menekankan pentingnya introspeksi bagi lembaga negara. Setiap kebijakan yang diambil, kata dia, harus benar-benar berpihak pada rakyat. DPR sebagai lembaga legislatif dan pemerintah sebagai eksekutif harus berkolaborasi mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Ia mengingatkan bahwa amanah rakyat adalah dasar dari legitimasi politik yang dimiliki kedua lembaga tersebut.
“Jangan sampai suara rakyat yang disampaikan melalui demonstrasi hanya dianggap angin lalu. Justru di situlah tugas kita untuk mendengar, memahami, dan memperbaiki diri,” tegasnya.
Dinamika Aksi Massa di Indonesia
Demonstrasi memang bukan hal baru dalam kehidupan politik Indonesia. Dalam banyak kasus, aksi massa telah menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi. Mulai dari isu pendidikan, tenaga kerja, hingga kebijakan lingkungan, berbagai kelompok masyarakat memilih jalan turun ke jalan sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah.
Menurut sejumlah pengamat politik, demonstrasi berfungsi sebagai “check and balance” di luar parlemen. Kehadiran aksi massa dianggap penting karena menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung di ruang rapat DPR atau kantor kementerian, tetapi juga di ruang publik.
Tantangan DPR dan Pemerintah Menurut Puan Maharani
Meski demikian, tantangan besar menanti DPR dan pemerintah. Salah satunya adalah membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Puan menilai transparansi dan keterbukaan menjadi kunci untuk meredam ketidakpuasan. Kebijakan yang tiba-tiba tanpa sosialisasi hanya akan memicu kegaduhan di publik.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kualitas dialog. Forum diskusi, dengar pendapat, serta kanal aspirasi digital bisa menjadi wadah alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan tanpa harus selalu turun ke jalan.
Belajar dari Sejarah Demonstrasi
Sejarah mencatat, berbagai kebijakan besar di Indonesia tidak lepas dari tekanan demonstrasi. Reformasi 1998 adalah contoh paling nyata bagaimana suara rakyat mampu mengubah arah politik bangsa. Namun, dalam era demokrasi modern, Puan berharap interaksi antara rakyat dan pemerintah tidak selalu harus berujung pada aksi jalanan.
“Jika komunikasi dibangun dengan baik, aspirasi rakyat bisa diserap tanpa harus menunggu massa turun ke jalan. Ini butuh komitmen bersama,” katanya.
Puan Maharani Tegaskan Peran DPR Sebagai Wakil Rakyat
Sebagai pimpinan DPR, Puan juga mengingatkan anggota dewan agar lebih rajin turun ke daerah pemilihan masing-masing. Dengan begitu, mereka bisa langsung menyerap aspirasi masyarakat secara nyata, memahami kebutuhan lokal, serta menjalin kedekatan emosional dengan konstituen. Ia menegaskan bahwa tugas utama anggota DPR adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya duduk di kursi parlemen dan merancang undang-undang tanpa mendengar suara masyarakat yang mereka wakili.
“Kalau dewan dekat dengan rakyat, maka banyak masalah bisa segera diantisipasi. Jangan menunggu sampai rakyat marah baru kita bergerak, karena keterlambatan respon justru akan memperburuk situasi dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara,” tutur Puan dengan tegas.
Respons Pemerintah dan Harapan Ke Depan
Pemerintah sendiri diharapkan lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Puan meminta setiap kementerian untuk tidak alergi terhadap kritik, melainkan menjadikannya masukan yang membangun. Baginya, kritik adalah vitamin yang justru bisa membuat kebijakan menjadi lebih matang, adaptif, serta sesuai kebutuhan publik. Ia mencontohkan, banyak kebijakan publik di berbagai negara justru semakin baik setelah mendapat masukan dari masyarakat sipil dan akademisi yang memberi perspektif berbeda.
Dalam jangka panjang, Puan berharap hubungan DPR, pemerintah, dan rakyat bisa dibangun atas dasar saling percaya, komunikasi yang jujur, dan transparansi kebijakan. Ia menilai, tanpa kepercayaan, berbagai kebijakan sebaik apapun akan tetap menuai penolakan, bahkan bisa memicu gelombang protes baru. Oleh karena itu, konsistensi dalam mendengar aspirasi rakyat dan menjaga keterbukaan informasi menjadi fondasi penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia di masa depan.
Menurut Puan Maharani, Demokrasi Butuh Ruang Dialog
Gelombang demonstrasi adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, pesan penting yang ingin disampaikan Puan adalah bahwa aksi massa tidak boleh berhenti hanya pada kerumunan di jalanan. Pemerintah dan DPR harus menjadikan setiap demonstrasi sebagai peringatan untuk terus berbenah.
Jika ruang dialog diperluas, komunikasi diperbaiki, dan kebijakan dibuat dengan transparan, maka suara rakyat akan semakin terakomodasi tanpa harus selalu dalam bentuk demonstrasi.
“Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Tugas kita sebagai penyelenggara negara adalah memastikan suara mereka benar-benar didengar dan diwujudkan,” tutup Puan.